Sabtu, 8 Agustus 2020
Unik Menarik

Aliansi PKN Tolak Kebijakan Diskriminatif

Sabtu, 1 Agustus 2020
IST.
SAAT pelaku budaya dan seni kota Solo membacakan petisi.*

KISUTA.com - Sekitar 30 pelaku budaya dan seni kota Solo dan sekitarnya yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara (PKN) menyampaikan petisi berupa penolakan kebijakan diskriminatif dalam penanganan covid-19.

Koordinator Lapangan Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara, Jlitheng Suparman mengemukakan, Aliansi PKN ingin memperjuangkan dari para pekerja budaya seni yang selama pandemi Covid-19 hampir tidak tersentuh skema bantuan dari pemerintah.

"Adanya diskriminatif oleh pemerintah tentu saja mengancam eksisten kebudayaan dan berakibat pada pelaku budaya dan seni kehilangan hak dasar yakni pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," ungkap Koordinator Lapangan Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara, Jlitheng Suparman di Tugu Lilin Solo, Sabtu (1/8/2020).

Petisi berisi tuntutan, menurut Jlitheng, antara lain, Pemerintah Republik Indonesia membuka kembali atau memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk dapat menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan sosial budaya dan seni dengan tetap memperhatikan ketentutan protokol kesehatan.

Pemerintah Republik Indonesia menghapus ketentuan pengadaan surat keterangan sehat bebas covid-19 melalui prosedur rapid test, mengingat, menurut Jlitheng, pendapat ahli epidemologi diperkuat fakta yang menunjukkan bahwa alat rapid test tidak efektif sebagai perangkat deteksi atau diagnosa covid-19.

Aliansi Pergerakan Kebudayaan Nusantara menuntut Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memperbaiki kinerjanya dalam pengelolaan budaya-seni Indonesia. Sekaligus Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mendukung, melindungi dan memperjuangkan tuntutan Komunitas Budaya-Seni hingga terpenuhi tuntutan secara keseluruhan.

"Apabila Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak menunjukkan iktikad mendukung, nelindungi dan memperjuangkan tuntutan Komunitas Budaya Seni ini, maka dihimbau agar pejabat Menteri bersangkutan mengundurkan diri," ungkap Jlitheng.* eko prasetyo - kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR