Sabtu, 24 Oktober 2020
Unik Menarik

Pilkada Serentak 2020 di Jabar, Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru

Kamis, 18 Juni 2020
IST.
ILUSTRASI Pilkada Serentak 2020.*

KISUTA.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, mengatakan pihaknya sepakat bahwa delapan daerah di Jabar akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Karawang, Indramayu, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Kota Depok.

Nantinya, kegiatan di setiap tahapan pilkada harus disesuaikan dengan protokol kesehatan dan level kewaspadaan Covid-19 di wilayah masing-masing untuk menghindari penularan kasus Covid-19.

"Protokol kesehatan diperhatikan. Dibuat aturan jika zona merah seperti apa, kuning, dan hijau seperti apa," ujar Kang Emil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (17/6/2020).

"Jadi nanti kalau kenyataannya masih kuning, tentu berbeda dengan pelaksanaan kampanye di Zona Biru," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jabar Rifqi Ali Mubarok, menjelaskan pihaknya dan Gugus Tugas Jabar akan menyusun panduan pemilihan di masa AKB. Panduan tersebut akan mengatur penerapan protokol kesehatan pada kegiatan-kegiatan tahapan Pilkada, seperti kampanye dan rapat umum.

"Jadi sekarang istilahnya Pemilihan dengan AKB. Nanti akan diatur bagaimana kampanye rapat umum dilakukan dengan protokol kesehatan, kampanye tatap muka terbatas, kampanye tertutup, dan lain sebagainya, termasuk juga rapat pleno terbuka sesuai dengan protokol kesehatan," tutur Rifqi.

Terkait mekanisme pemilihan di masa AKB ini, Rifqi mengemukaan beberapa alternatif yang bisa dipertimbangkan seperti menambah jumlah alat coblos hingga penggunaan sarung tangan sekali pakai bagi para pemilih untuk menghindari adanya penularan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Selain itu, Rifqi mengatakan bahwa pihaknya akan mengurangi kuota per TPS, mengatur durasi pemungutan suara, serta jarak antar bilik di TPS guna menghindari kerumunan masyarakat.

"Hal-hal seperti itu yang akan terus kita coba diskusikan mekanismenya. Hal jelas, tidak boleh berkerumun. Awalnya pemilih per-TPS itu 800 (orang), sekarang dikurangi jadi 500 (orang). Nanti diatur durasi waktunya, jaraknya, dan lain sebagainya," katanya.* harie – kisuta.com


BAGIKAN

BERI KOMENTAR