Pemilih Tak Terbeli

“PAMI aya nu ngageleser kana genggerong we, bade dicoblos.” Demikian jawaban seorang kawan saya, saat ditanya soal pilihannya pada pemilu mendatang. Imbalan untuk menjatuhkan legitimasi politik melalui “memilih”, direduksi menjadi sebatas hitung-hitungan keuntungan materi sesaat. Setidaknya, inilah potret dari sebagian wajah demos bangsa kita, saat ini.

Hemat saya, persoalan demikian tidak kalah mengkhawatirkan dibanding meningginya angka golput. Tidak banyak yang bisa diharapkan dari proses demokrasi seperti ini, kecuali menjamurnya para penjarah kekayaan negara yang berlindung di balik kekuasaan. Mereka yang kalau beruntung selamat sampai tujuan. Sedangkan kalau sedang “sial”, harus mendekam di dalam kamar pesakitan.

Buktinya tidak sulit ditemukan. Mendagri Gamawan Fauzi misalnya, pernah memaparkan data cukup mencengangkan. Bahwa pada Maret 2013, sudah 293 pimpinan daerah terjerat korupsi. Diikuti oleh 2.553 anggota legislatif dari pusat hingga daerah yang ikut mengumpulkan harta dengan jalan tidak terhormat (Ruslan Ismail Mage, 2013).

Menuduh rakyat sebagai terdakwa utama dalam kasus ini, tidaklah bijak. Karena, seperti dalam pepatah, tak akan ada asap jika tak ada api. Fenomena ini adalah akibat. Sedangkan mencari sebabnya, tidak semudah menorehkan kanvas hitam di atas kain putih. Yang pasti, buruknya kualitas demokrasi yang dijalankan, serta elit yang kurang mendidik, merupakan sebab utama yang sulit untuk disangkal.

Jujur, sebagai pemilih saya masih berharap, genderang kampanye terbuka yang ditabuh sejak Minggu 16 Maret kemarin, memberikan harapan. Miliaran rupiah yang digelontorkan dari saku peserta pemilu dengan berbagai latar belakang, tidak berhamburan tanpa arah. Semoga, selain meningkatkan partisipasi publik, kampanye mampu memperbaiki kesadaran dan landasan berpikir pemilih dalam menjatuhkan pilihan.

Keuangan yang Maha Esa

Berat sebetulnya untuk mengatakan, bahwa perjalanan politik kita memang tidak ideal. Politik seolah hanya dipahami sebagai pertarungan materi demi kekuasaan, lalu menggunakan kekuasaan untuk mengembalikan materi. Demikian seterusnya.

Logikanya sederhana, siapa yang banyak “modal” (khususnya materi) atau memiliki komitmen perselingkuhan dengan pemilik modal, dia yang akan mendapatkan singgasana. Kualitas gagasan, kebesaran konsep, maupun keidealan visi dan misi, seolah tidak lagi memiliki daya tawar. Wajar, jika kemudian yang tampil menjadi penguasa adalah mereka yang memiliki kekuatan kapital.

Mimpi demokrasi mengenai kehidupan bersama yang lebih baik seolah kian menjauh. Keterlibatan warga negara untuk menyambut keberutamaan hidup bersama, tidak lebih dari kerumunan manusia nir-keadaban. Kendati legitimasi kekuasaan diraih dari proses legal-rasional melalui pemilu, tapi secara substansial sudah menjauhi kodratnya sebagai kekuasaan yang diikuti pertanggungjawaban. Alih-alih menanti kehadiran sosok pemimpin cakap mengurusi dan memperjuangkan hajat hidup bersama, yang bertambah malah para penjarah tamak yang sibuk mengembalikan modal.

Tanggungjawab sudah dijual lebih dulu. Imbalan bagi legitimasi politik yang dimandatkan, sudah lunas bayar di awal. Selanjutnya, rakyat menjadi yatim piatu. Yatim, karena pemerintah jarang hadir dalam berbagai persoalan publik. Piatu, karena partai politik hanya hadir di kala musim kampanye tiba.

Pemilu sebagai bagian dari proses demokrasi, mestinya menjadi wahana untuk menuai harapan baru. Bukan menjadi ruang tunggu yang diliputi kecemasan. Cemas dipilih. Cemas memilih. Cemas untuk menentukan pilihan. Cemas untuk menanti kiprah yang dipilih. Cemas untuk menjalankan mandat dari pemilih.

Sudah sejak awal, kita menyepakati menjadi bangsa yang berketuhanan. Kesadaran akan ketuhanan inilah, yang kemudian menjadi landasan dalam segala aktivitas kehidupan yang dijalankan. Tidak terkecuali politik. Dengan landasan inilah, politik tidak menjadi ganas dan beringas. Politik tidak kering dan kerontang, tetapi menyejukan. Namun apa yang terjadi? Alih-alih menggelorakan kesadaran “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mewujud malah keuangan yang maha esa.

Segala sesuatu diatur dan diukur berdasarkan perhitungan untung-rugi ekonomi sesaat. Tidak ada istilah kebenaran maupun ideologi. Asal ada duit, jadi. Jika sudah demikian, memang mengkhawatirkan. Demi uang, bukan hanya berbohong mengatasnamakan Tuhan, justru Tuhan pun dipolitisir dan dibohongi.

Nalar seperti ini, cenderung memuaskan nafsu dengan cara-cara yang efisien. Akal sehat bertugas menentukan cara yang paling tepat untuk memuaskan nafsunya. Akal dikendalikan nafsu, dan bukan sebaliknya.

Seseorang tahu kalau dia harus memilih calon yang benar karena alasan kesejahteraan bersama. Namun, nafsu mampu membuat keputusan akalnya menjadi tidak sehat. Dia akan berpikir, "kalau saya memilih yang tak berduit, saya tak punya duit".

Akal yang sudah dikalahkan nafsu cenderung mengotori masa depan. Dalam istilah teori keputusan (decision theory), dikenal dengan diskon hiperbolis. Maksudnya, seseorang cenderung memilih keuntungan kecil yang didapat dalam jangka pendek, dibanding keuntungan besar dalam jangka panjang.

Hal ini memberikan penjelasan, mengapa banyak orang memilih calon sudah terbukti korup hanya karena diberi serangan fajar. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang cenderung memilih korupsi lalu dipenjara, dari pada kaya jalur lambat tapi selamat.

Jangan dulu membicarakan kemarahan Tuhan. Dengan kasat mata saja kita sudah bisa menilai, bahwa nalar yang berpikir asal jadi duit, sudah terbukti membawa petaka. Politik semacam inilah yang memberi izin penambangan liar di daerah konservasi, membiarkan alih fungsi lahan  tanpa kendali, meloloskan pembalak liar, dan menutup mata terhadap analisis mengenai dampak lingkungan demi kas pemerintahan.

Ala kulli hal, keputusan itu ada pada kita sebagai pemilih. Arah peradaban ini mau dibawa ke mana, tergantung pada siapa kita mandatkan. Yang pasti, mengorbankan masa depan demi keuntungan kecil sesaat, bukanlah pilihan tepat. Sudah saatnya, kita serahkan amanat ini pada yang layak menerimanya. Tentunya bukan didasarkan pada prestasi musim kampanye, apalagi dengan pertimbangan uang recehan.

Selamat menentukan pilihan. Semoga, masih siap menjadi pemilih yang tak terbeli.* Ahmad Lukman - kisuta.com

Penulis, Calon Pemilih, Terdaftar di Salah Satu TPS Salawu Kabupaten Tasikmalaya.*