Ironisme Pembangunan Sumedang
Insun Medal, Insun Madangan
Kaula Bijil Nyaangan
Ceuk Uga Sumedang teh ngarangrangan
Kiwari Sirungan Deui
(Petikan Sajak Dalam Buku “Sajarah Sumedang” karya E. Kosmajadi)
OTONOMI daerah membuat daerah otonom memiliki hak untuk mengatur daerahnya dengan alasan demi pembangunan. Namun apa yang terjadi saat ini? Otonomi daerah membuat para kepala daerah tak segan-segan untuk membuka banyak keran yang mendatangkan pendapatan bagi daerahnya sekalipun itu harus mengorbankan lingkungan hidup.
Sumedang adalah salah satu daerah otonom yang kini harus mengalami degradasi lingkungan. Alam nan asri yang dulu merupakan ciri khas sumedang dengan kehijauan alam, kesejukan, keteduhan lingkungannya kini hanya sekadar cerita. Udara panas nan menyengat, pantulan sinar matahari nan menyilaukan, dan penurunan kualitas udara menjadi cerita yang banyak beredar saat ini.
Bahkan beberapa waktu yang lalu, sebuah stasiun televisi swasta nasional menayangkan sebuah program acara yang mengupas secara mendalam kerusakan lingkungan yang terjadi di Kabupaten sumedang. Mengambil lokasi di kawasan pertambangan pasir yang sudah semakin besar cakupan wilayah dan lubang tambangnya. Acara demikian membuktikan bahwa perubahan lingkungan di Sumedang tidak hanya dirasakan oleh masyarakat sumedang melainkan juga dirasakan oleh orang luar daerah.
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh eksploitasi besar-besaran pertambangan pasir ini memberikan dampak sistemik terhadap sektor lainnya, infrastruktur jalan di Sumedang sudah sangat buruk yang menyebabkan arus lalu lintas di jalanan Sumedang sering mengalami kemacetan, sehingga ketika jalur kereta api Bandung-Cirebon diaktifkan kembali, orang yang akan menuju Cirebon berbondong-bondong menggunakan kereta api guna menghindari kemacetan di Sumedang yang menghambat aktivitas mereka.
Buruknya infrastruktur jalan di Sumedang tentunya berdampak pula pada laju perekonomian. Kita perlu mengingat teori yang menyatakan bahwa apabila infrastruktur transportasi baik, maka laju ekonomi akan lancar. Berapa banyak distribusi barang yang melewati Sumedang yang terlambat karena kemacetan? Berapa banyak layanan jasa yang waktunya terbuang karena kemacetan akibat jalan yang buruk itu? Jika dikalkulasikan tentu akan besar nominalnya.
Jika kita berbicara tentang pemasukan daerah, maka bisa dijawab bahwa diakui, usaha pertambangan itu memberikan pemasukan yang besar pada kas daerah. Namun apakah sebanding dengan dampak yang ditimbulkan? Jawabannya adalah Tidak! Percuma saja apabila pemasukan besar, namun biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi dampak yang diakibatkannya juga besar pula.
Perlu diadakan evaluasi yang menyeluruh terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang (RPJMP) kabupaten ini, untuk menjawab kemana arah blueprint pembangunan Sumedang. Di Usia yang sudah 436 Tahun ini, semestinya Sumedang melakukan pembenahan di seluruh sektor pembangunan, utamanya pembangunan infrastruktur transportasi, jalanan Sumedang yang sudah sempit jangan diperparah oleh kualitas yang buruk pula. Maka kita harus ingat pepatah bahwa sebaik-baiknya adalah merawat, dibanding dengan mengobati, karena mengobati mahal biayanya.* Dudih Sutrisman - kisuta.com
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)-FPIPS UPI Bandung. Ketua Umum Paguyuban Mahasiswa Insun Medal Sumedang (PMIMS) UPI, dan Ketua II Presidium Mahasiswa Sumedang (PRESMAS).
