TNI dan Polri dalam Situasi Pandemi untuk Edukasi Masyarakat

KISUTA.com - Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH.MH mengemukakan, belakangan ini TNI dan Polri mulai diterjunkan ke tengah-tengah masyarakat, intinya untuk mengawasi protokal kesehatan agar dijalankan oleh masyrakat.

"Namun demikian penerjunan TNI dan Polri di tengah masyarakat harus dilakukan semata-mata untuk mengedukasi masyarakat agar bertanggung jawab terhadap pilihan kebijakan pemerintah dalam rangka segera keluar dari situasi pandemi covid-19," jelas Sunny kepada wartawan saat dihubungi telpon seluler, di Kampus UNS, Solo, Rabu (27/5).

Sunny mengemukakan, sebagai negara demokrasi rakyat diberikan kebebasan yang bertanggung jawab untuk bersama pemerintah membangun kesejahteraan bersama. "Tidak boleh ada paksaan tanpa adanya landasan hukum yang jelas," ungkapnya.

Sunny yang juga Ketua Pusat Demokrasi Ketahanan Nasional (Pusdemtana) UNS mengatakan, dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hanya ada pembatasan. Hal-hal yang dilakukan hanya untuk mewujudkan pembatasan. "Putar balik bagi yang mudik, operasi lalu lintas, penertiban pembatasan, secara khusus dalam aturan PSBB tidak ada sanksi," ujarnya.

Menurut Sunny, memang tidak semua aturan harus ada sanksinya. Dalam PSBB ini lebih di tekankan pada kesadaran dan tanggung jawab bersama semua pihak. "Banyak pertimbangan sehingga tidak dimunculkan sanksi. Karena menyangkut hajat hidup orang banyak," ujarnya.* Eko Prasetyo - kisuta.com