Saat yang Lain Masih Menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0, Jabar Lakukan Birokrasi 3.0
Dalam Birokrasi 3.0 semua unsur ABCGM dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi, sebagai pemberi masukan.
KISUTA.com - Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil, menyatakan saat ini Jabar menerapkan Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, dan konsep Pentahelix dalam setiap proses pembangunan, yaitu birokrasi dinamis yang merupakan pola pembangunan yang kolaboratif memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar aparatur sipil negara (ASN).
Dengan mempraktikkan konsep Pentahelix, Pemprov Jabar menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (akademisi, bisnis, community, government, dan media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.
"Di Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, Jabar sedang melakukan itu. Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jabar untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, kami melakukan kolaborasi dan dinamis," jelasnya, saat menjadi pembicara dalam program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI via video conference di Gedung Pakuan, Senin (22/6/2020).
Gubernur menyatakan, dalam Birokrasi 3.0 semua unsur ABCGM dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi, sebagai pemberi masukan.
"Sebagian pemerintahan di Indonesia saat ini masih menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0. Birokrasi 1.0 adalah manajemen birokrasi yang berdasarkan pada aturan atau rule based government. Dalam birokrasi ini, kegiatan pembangunan akan dilakukan apabila aturannya ada, sedangkan Birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi, itu kelemahannya sehingga tidak kolaboratif," paparnya.
Dalam Program Pendidikan Reguler Angkatan LXI Lemhanas yang kali ini mengangkat tema 'Kompetensi Birokrat di Daerah dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Gubernur menyatakan bahwa seorang birokrat mesti bisa menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada apabila ingin sukses dan menjadi pemenang zaman.
"Tentang kompetensi birokrat. Intinya, kita ini mencoba untuk selalu relevan. Siapa yang tidak mau berubah, dia pasti ketinggalan. Siapa yang konsisten melakukan perubahan dan beradaptasi, dia akan relevan dan menjadi pemenang," ujarnya
Gubernrur menekankan bahwa ASN Jawa Barat harus memiliki tiga nilai, yaitu berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.
"Di Jawa Barat kami selalu menekankan tiga hal kepada ASN bahwa satu, jaga integritas, kembali ke niat awal untuk menghindari godaan-godaan. Ke dua, selalu melayani, karena risiko menjadi birokrat itu harus melayani. Ke tiga, profesional" pungkasnya.* harie – kisuta.com
