Transisi New Normal dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan
KISUTA.com - Program Studi (Prodi) D-4 Demografi dan Pencatatan Sipil (DPS) Sekolah Vokasi (SV) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengadakan webinar bertajuk DPS Talk. Kegiatan dengan tema Masa Transisi New Normal dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan ini berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting.Prodi D-4 DPS menghadirkan Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.Ap. dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Dhany Sukma, M.Ap. selaku Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, dan Yuhanes Pramono, M.Si., Kepala Dinas Dukcapil Surakarta.
Webinar yang berlangsung selama 2 jam ini diikuti oleh sekitar 150 peserta. Dra. Wiwik Roso Sri Rejeki, M.Ap., mengungkapkan bahwa semua data sudah saling terkoneksi. Selain itu, banyak lembaga pengguna yang menggunakan data kependudukan dalam rangka pelayanan publik seperti pajak, kepolisian, dan BPJS.
"Harapan ke depan nanti data tersebut bisa dijadikan satu saja. Inovasi yang kami lakukan saat masa pandemi Covid-19 yaitu tanda tangan elektronik dan anjungan dukcapil mandiri yang dapat digunakan untuk mencetak KTP dan KIA sendiri," terangnya.
Dhany Sukma, M.Ap. menyampaikan bahwa pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil tetap dijalankan namun terdapat efisiensi.
"Ketika ouput dokumen terbatas maka data tidak akan optimal dan akan berpengaruh kedalam kebijakan dan keputusan. Contohnya dalam pemberian Bansos, warga yang terkena dampak selama masa pandemi ini harus melakukan sinkronisasi data agar mendapatkan bantuan sosial dari DKI Jakarta," jelasnya.
Dhany juga menjelaskan bahwa terdapat empat pelayanan dari Dukcapil DKI Jakarta yaitu Pelayanan secara langsung, pelayanan daring, pelayanan yang terintegrasi, dan jemput bola. Pelayanan secara daring awalnya ditujukan untuk masyarakat yang memiliki kesibukan tinggi, pengguna awal hanya 15.000 namun saat pandemi, pengguna menjadi 115.000.
"Contoh pelayanan daring yang kami lakukan yaitu Alpukat Betawi untuk pelayanan mulai dari KIA, Akta hingga update data secara mandiri. Kemudian, Siloket yang memudahkan warga untuk memilih waktu untuk pengambilan dokumen kependudukan. Pada masa new normal ini, pengambilan dibatasi 50 orang perhari. Lalu ada Si Lapor Lagi, layanan untuk orang asing serta Whatsapp bagi warga yang kurang adaptif dengan teknologi," paparnya.
Dalam materi, Yuhanes Pramono, M.Si. memaparkan fasilitas dan tantangan selama _new normal_ dalam pelaksanaan administrasi pelayanan kependudukan. Yuhanes menyampaikan bahwa pengambilan dokumen kependudukan dapat didistribusikan ke kelurahan atau kecamatan dan dapat juga diambil langsung di kantor Dukcapil.
"Banyaknya masyarakat yang ingin melakukan pelayanan secara langsung membuat antrean menjadi mengular. Kami juga melakukan pelayanan melalui Whatsapp namun kelemahannya yaitu sulitnya menelusuri perjalanan dokumen karena Whatsapp bukanlah sistem informatika tetapi media sosial. Setelah dilakukan evaluasi, kami berencana menutup pelayanan Whatsapp, kemudian mendelegasikan pelayanan di wilayah," terangnya.
Yuhanes juga menjelaskan mengenai program-program dari Dukcapil yang bertajuk Dukcapil Go Digital.
"Program pelayanan yang kami upayakan yaitu web based, aplikasi Dukcapil dalam genggaman, perluasan program inovasi SAPUKUWAT Plus,dan Anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM. Kemudian pelayanan untuk difabel dan Lansia tetap dibuka serta pelayanan kelurahan dimaksimalkan melalui daring," pungkasnya.* eko prasetyo - kisuta.com
