Pusdemtanas UNS Gelar Distraksi Menyongsong Pilkada Serentak
KISUTA.com – Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) menggelar Diskusi Interaktif Seputar Demokrasi (Distraksi) dalam rangka Hari Kejaksaan Republik Indonesia ke-60. Distraksi dilakukan secara daring atau zoom meeting, di Solo. Diikuti oleh sekitar 100 peserta.
"Kali ini distraksi bertemakan Menyongsong Pilkada Serentak 2020 Sebuah Upaya Mewujudkan Demokrasi Lokal yang Berkualitas dan Berintegritas," ungkap Kepala Pusdemtanas LPPM UNS Dr. Sunny Ummul Firdaus, SH. MH kepada wartawan Kisuta.com, di Kampus UNS, Solo, Rabu (22/7/2020).
Untuk itu, menurut Sunny, distraksi Pilkada kali ini menghadirkan narasumber Inspektur Muda Pidum dan Datun pada Inspektorat IV Janwas yang juga Ketua Harian IKA FH UNS Dr. Sugeng Riyanta, SH, MH; Advokat MT&P Law Firm, Dr. Muhammad Taufiq, SH.MH dan Koordinator Div Pengawasan BAWASLU Jawa Tengah Anik Solihatun, S.Ag, M.Pd.
Lebih lanjut Sunny yang juga Pakar Hukum UNS mengatakan, konsep Pilkada Serentak harus dilaksanakan untuk mewujudkan Sinergitas Masyarakat di daerah dengan pimpinannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah sesuai kebutuhan local daerah (Local Wisdom).
"Masyarakat memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin yang diingankan melalui pemilihan," ungkapnya.
Sunny mengatakan, Pilkada berkualitas dapat terwujud jika proses demokrasi di masing-masing level dilakukan dengan demokratis juga, yaitu proses di level peserta pemilihan, pemilih dan penyelenggara pemilihan yang dapat terukur dengan baik sesuai prinsip-prinsip pemilu demokratis.
Sementara itu, Dr. Muhammad Taufiq, SH.MH mengemukakan, layaknya pepatah, lain ladang lain belalang, begitu juga yang terjadi dengan Pilkada yang terjadi di Indonesia, berbeda dengan di Brasil yang menekan angka kecurangan menggunakan teknologi. Di Indonesia justru menggunakan Pilkada mejadi 'lahan basah' untuk melakukan banyak permainan demi memenuhi hasrat kepentingan beberapa pihak atau elit politik.
Dewasa ini, lanjut Taufik yang alumni UNS, kita tahu terkadang saat mulai pemcalonan untuk Pilkada, ada beberapa oknum yang meminta foto KTP ataupun Fotocopi fisik KTP. Entah dengan dalih membeli atau dengan permintaan sebagai rekan baik atau bahkan dengan kewenangan jabatan strategis.
"Jelas, banyak calon independen yang melakukan praktek seperti ini demi mendapatkan dukungan masa," ujarnya.* eko prasetyo - kisuta.com
