Pusdemtanas UNS dan DPRD Pacitan Bahas Produk Hukum Kearsipan

KISUTA.com - Pusat Studi Demokrasi dan Pertahanan Nasional (Pusdemtanas) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Komisi I DPRD Kabupaten Pacitan membahas produk hukum tentang penyelenggaraan Kearsipan, di Hotel Alana, Solo, selama tiga hari.

Ketua Komisi I DPRD Pacitan Heru Setyanto mengatakan, regulasi terkait dengan kearsipan menjadi kelangkapan bagi sebuah kabupaten, sehingga ketika ada program-program maupun bantuan dari pemerintah pusat, maka wilayah kabupaten Pacitan sudah mempunyai payung hukum.

"Jadi pembahasan hukum ini bisa tertuang dalam raperda penyelenggaraan kearsipan," ungkap Heru saat pembukaan pembahasan produk hukum kearsipan, Sabtu (29/8/2020) malam.

Oleh karena itu, menurut Heru, Pusdemtanas UNS diharapkan bisa menjadi pendamping bagi komisi I DPRD Pacitan saat membahas rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan Kearsipan. "Sehingga ketika Raperda ditetapkan tidak terjadi persoalan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Pusdemtanas LPPM UNS Dr. Sunny Ummul Firdaus mengharapkan pembahasan dengan DPRD Pacitan ini bisa mengerucut pada sebuah draf raperda Kearsipan Kabupaten Pacitan.

"Diharapkan kearsipan bisa mendukung program-program pembangunan di daerah, selain untuk menunjang administrasi agar lebih lancar dan data-data akan lebih mudah diperoleh, sehingga memperlancar program pembangunan," ujarnya.* eko prasetyo - kisuta.com